 |
| Ketua DPD AEKI (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia) Lampung, Sumita |
BANDARLAMPUNG – Ekspor kopi biji (green beans) Lampung menghadapi tantangan baru. Jepang sebagai Negara konsumen menetapkan ambang batas kandungan maksimum residu cemical–carbaryl sangat ketat, yakni hanya 0,01 ppm (parts per million).
"Kondisi tersebut sangat merugikan bagi Indonesia karena kopi-kopi yang telah masuk di Jepang jika terkandung carbaryl harus di-shipback (dimusnahkan). Ini juga merugikan Lampung, karena setengah dari produksi kopi Indonesia berasal dari Lampung," ucap Ketua DPD AEKI (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia) Lampung Sumita kepada Lampung NewsPaper, baru-baru ini.
Padahal, negera-negara konsumen lainnya tidak demikian. Seperti Negara Uni Eropa menetapkan batas ambang carbaryl 0,1 ppm dan Amerika 0,3 ppm. ’’Nah saat ini tengah kita upayakan agar batas ambang tersebut dilonggarkan. Pemerintah juga kita harapkan lebih intens melakukan dialog melalui G tot G (Government to Government),’’ terusnya.
Selain itu, AEKI akan membawa persoalan ini pada pertemuan International Coffee Organization (ICO). Juga mengupayakan menjadi agenda pembahasan melalui lembaga internasional lainnya, semisal Codex Alimentarius (pedoman halal) atau melalui World Trade Organization (WTO).
"Secara teknis kita juga telah melakukan penyuluhan dan advise kepada 233.000 petani kopi di Lampung untuk dapat menghindari penggunaan kandungan pestisida gramocsom untuk membunuh serangga semut pada buah kopi yang akan panen. Sebab, pestisida gramocsom ini mengandung carbaryl,’’ jelas Sumita.
AEKI Lampung pun memberikan pemahaman agar petani menghasilkan panen kopi berkualitas dan sehat. "Dengan peningkatan mutu serta efisiensi cost of production, tentunya akan meningkatkan posisi daya tawar. Dan hal ini juga memerlukan peranan pemerintah daerah," ujarnya.
Upaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi Lampung adalah dengan peningkatan produktifitas. Saat ini petani kopi Lampung rata-rata hanya mampu menghasilkan 0,9 ton per hekater. Padahal, pada petani binaan AEKI sudah ada yang mampu menghasilkan 3 ton per hektare. "Kita akan upayakan lima tahun ke depan hasil panen rata-rata menembus 1,5 ton per hektare sehingga pemasukan devisa dari ekspor kopi juga meningkat. Ini menjadi tugas bersama pemerintah daerah, eksportir dan khusus petani agar bias menghasilkan kopi yang sehat dengan cita rasa yang juga baik,’’ sebut Sumita.
Ketua Kompartemen Renlitbang BPD AEKI Lampung Muchtar Luthfie menambahkan, untuk menghasilkan kopi yang sehat konsumsi sesua standar internasional dan dengan cita rasa yang baik, tentunya memerlukan peningkatan SDM petani. Karenanya, perlu pelatihan teknik budidaya dan pengolahan pascapanen. Juga adana peralatan pengujian mutu yang dapat diakses petani secara merata. ’’Kalau semua dapat berjalan dengan baik, kopi kita akan lolos dalam pengujian klinis di balai karantina negara konsumen seperti Jepang, yang memang sangat memperhatikan kualitas kesehatan,’’ katanya.
Dia juga memaparkan, jika Indonesia tidak mampu menangkal dengan baik isu residu tentunya akan berdampak pada hambatan-hambatan perdangangan. Kunci utama adalah reposisi sehingga menghasilkan produk ramah lingkungan. Sebab, konsumen kopi dunia sanggup membayar lebih kepada negara produsen bahan makanan dan minuman yang sehat dan aman.
"Selain kualitas harus baik, juga aman dari sisi kesehatan, baik bagi Negara maupun bagi lingkungan hidup. Karena itu. memperhatikan isu global berupa climate change (perubahan iklim) juga menjadi isu sentral. Industri kopi harus dapat menunjukkan kepedulian sosial untuk mendukung isu global ini,’’ pungkasnya. (niz)
